BP Tapera Siapkan 10.000 Kuota FLPP untuk Papua, Dorong Akselerasi Hunian Layak

Sinergi pusat-daerah dan perbankan diperkuat untuk menjawab tingginya backlog rumah tidak layak huni di Tanah Papua.

Sorong, JPI -— Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan komitmennya dalam memperluas akses hunian layak di kawasan timur Indonesia dengan menyiapkan kuota 10.000 unit rumah subsidi melalui skema FLPP untuk seluruh wilayah Papua pada 2026.

Komitmen tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja pemerintah pusat di Papua Barat Daya bersama Maruarar Sirait, Tito Karnavian, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya di Kota Sorong ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terkait program pembiayaan perumahan, termasuk KUR Perumahan dan rumah subsidi.

Backlog Hunian Masih Tinggi di Tanah Papua

Data pemerintah menunjukkan tantangan sektor perumahan di Papua masih signifikan. Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 686.900 rumah tangga di wilayah Papua yang masih menempati hunian tidak layak.

Kondisi ini, menurut Tito Karnavian, menjadikan Papua sebagai wilayah dengan persentase rumah tidak layak huni tertinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.

“Perumahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Dorong Implementasi Kebijakan Pro-MBR di Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti belum optimalnya implementasi kebijakan perumahan di sejumlah daerah di Papua.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pusat, termasuk pemberian kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Kebijakan ini jelas berpihak pada masyarakat, namun belum sepenuhnya diterapkan di daerah. Ini perlu segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

FLPP Jadi Instrumen Perluasan Akses Pembiayaan

Sebagai bagian dari solusi, pemerintah bersama BP Tapera memastikan ketersediaan kuota FLPP sebanyak 10.000 unit rumah di Papua tahun ini.

Deputi Komisioner BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menjelaskan bahwa skema FLPP dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses pembiayaan rumah dengan proses yang semakin sederhana.

“Pengajuan dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Tapera Mobile, sementara informasi ketersediaan rumah dapat diakses melalui sistem Sikumbang,” jelasnya.

Kolaborasi Perbankan Perkuat Ekosistem

Program ini juga melibatkan perbankan nasional, termasuk Bank Rakyat Indonesia, yang berperan dalam penyaluran pembiayaan.

Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto, menilai bahwa skema subsidi perumahan tidak hanya berdampak pada sektor properti, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor UMKM.

Dukungan Daerah Jadi Kunci Percepatan

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan program perumahan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak.

Arah Kebijakan: Perumahan sebagai Motor Ekonomi

Dengan alokasi kuota FLPP yang signifikan, pemerintah berharap sektor perumahan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat penurunan angka rumah tidak layak huni di Papua.

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas.