6 Juta Keluarga Masih Huni RTLH, Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sanitasi

JAKARTA, JPI- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyoroti masih tingginya jumlah masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan data terbaru, terdapat sedikitnya enam juta keluarga yang tinggal di hunian dengan kondisi sanitasi yang buruk dan tidak memenuhi standar kelayakan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menyampaikan hal tersebut dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Conference di Jakarta, Senin (8/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyediaan rumah tidak hanya soal kepemilikan unit, tetapi juga kualitas hunian.

“Masih ada enam juta keluarga yang hidup di rumah tidak layak karena sanitasi yang buruk. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Fahri.

Fokus Pemerintah Beralih pada Kualitas Hunian

Menurut Fahri, pemerintah saat ini tengah memperluas fokus kebijakan perumahan dengan menyeimbangkan penyediaan rumah baru dengan peningkatan standar sanitasi dan kenyamanan hunian.

Di samping itu, pendekatan kebijakan kini menekankan pentingnya basis data nasional sehingga setiap program intervensi dapat tepat sasaran, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun pesisir.

Perumahan Berbasis Ekosistem Nasional

Fahri juga menyoroti perlunya pendekatan kolaboratif melalui:

• Pelibatan koperasi

• Pemanfaatan material berbasis kearifan lokal

• Model pembangunan ramah lingkungan

• Pendekatan ekonomi kerakyatan

Menurutnya, kebijakan perumahan harus menjadi bagian dari strategi besar kedaulatan ekonomi nasional.

Program 3 Juta Rumah Sebagai Pendorong Perubahan Sistemik

Dalam paparannya, Fahri menegaskan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan langkah strategis pemerintah dalam menekan backlog sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

“Program 3 Juta Rumah bukan sekadar target angka, melainkan kebijakan berbasis data untuk menjawab dua persoalan utama: kepemilikan dan kelayakan,” jelasnya.

Potret Backlog Nasional

Menurut PKP, Indonesia saat ini memiliki 93.554.082 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, tantangan perumahan terbagi menjadi dua:

Sementara berdasarkan wilayah:

• Kawasan urban

  • Backlog kualitas: 2,10 juta keluarga

  • Backlog kepemilikan: 4,56 juta keluarga

• Wilayah pesisir

  • Backlog kualitas: 5,22 juta keluarga

  • Backlog kepemilikan: 2,60 juta keluarga

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kelayakan hunian jauh lebih signifikan di wilayah pesisir dibandingkan di daerah perkotaan.

Penutup

Dengan berbagai kebijakan yang telah disusun, pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan sektor perumahan sebagai pengungkit ekonomi nasional dan instrumen kesejahteraan masyarakat.