Pemerintah Siapkan Kota Satelit Baru di 9 Provinsi

Pemerintah Siapkan Kota Satelit Baru di 9 Provinsi, ATR/BPN Petakan Lahan Negara untuk Kurangi Backlog Perumahan

JAKARTA, JPI – Pemerintah mulai mempersiapkan pengembangan kota-kota satelit baru di berbagai wilayah Indonesia sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus mendorong pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut didukung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui penyediaan lahan negara di sejumlah lokasi strategis.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pembangunan kota satelit merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan kawasan permukiman baru yang terintegrasi dengan pusat kegiatan ekonomi, sehingga mampu mengurangi tekanan kepadatan di kota-kota besar sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

"Presiden mengarahkan agar dibangun kantong-kantong atau kutub pertumbuhan baru melalui pengembangan kota satelit sebagai salah satu solusi mengatasi backlog perumahan nasional," ujar Nusron, seperti dikutip dari bisnis.com.

Menurutnya, konsep kota satelit tidak hanya berorientasi pada pembangunan perumahan, tetapi juga dirancang sebagai kawasan terpadu yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sembilan Provinsi Masuk Tahap Persiapan

Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi sejumlah lahan negara yang siap mendukung pengembangan kawasan tersebut. Hingga saat ini, terdapat sembilan provinsi yang masuk dalam tahap persiapan, yakni Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat (Bogor dan Bandung Barat), Jawa Tengah (Batang), Jawa Timur (Mojokerto dan Pasuruan), Kalimantan Barat, serta Sulawesi Selatan.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji usulan pengembangan kota satelit di tiga provinsi lainnya, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Beberapa daerah tambahan telah mengajukan usulan dan saat ini masih dalam proses evaluasi serta verifikasi," kata Nusron.

Optimalkan Aset Negara

Nusron menjelaskan, seluruh lokasi yang dipersiapkan berasal dari aset milik negara, termasuk lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang.

Optimalisasi aset negara tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk menyediakan cadangan lahan pembangunan tanpa harus melakukan pembebasan lahan baru yang membutuhkan biaya besar.

"Lahan yang dipersiapkan merupakan aset negara, termasuk beberapa eks HGB yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik," jelasnya.

Dukung Pemerataan Pembangunan

Pemerintah berharap pengembangan kota satelit mampu menciptakan pola pembangunan yang lebih seimbang antarwilayah, mengurangi konsentrasi penduduk di kota-kota metropolitan, sekaligus menyediakan pilihan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Dengan dukungan tata ruang, infrastruktur, serta pemanfaatan lahan negara secara optimal, kawasan-kawasan baru tersebut diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan sistem transportasi dan jaringan pelayanan publik.

Program ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian skala besar sekaligus mempercepat pencapaian target Program Tiga Juta Rumah melalui penyediaan kawasan permukiman yang lebih terencana dan berkelanjutan.