Rilis Statistik Perumahan 2026: Backlog Kepemilikan Turun Jadi 9,29 Juta

Dengan diterbitkannya Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, pemerintah memiliki basis data yang lebih komprehensif untuk melihat persoalan perumahan dari dua sisi

JAKARTA, JPI – Pemerintah mendapat gambaran yang semakin terukur mengenai perkembangan sektor perumahan nasional setelah Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pertama kalinya menerbitkan Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026. Publikasi ini menyajikan berbagai data dan indikator perumahan yang dapat menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan sekaligus evaluasi pembangunan perumahan.

Publikasi tersebut disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (13/8/2026), dan dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Kepala BPS dari seluruh Indonesia turut mengikuti kegiatan secara daring.

Data yang digunakan BPS dalam publikasi tersebut bersumber dari Susenas serta data administrasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor perumahan lainnya.

Backlog Kepemilikan Turun 350 Ribu Rumah Tangga

Salah satu indikator penting yang disoroti dalam publikasi adalah perkembangan backlog perumahan, yang dibedakan menjadi dua kategori.

Backlog 1 menggambarkan rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri atau masih tinggal di hunian bukan milik sendiri. Sementara backlog 2 menunjukkan rumah tangga yang sudah memiliki rumah sendiri, tetapi hunian yang ditempati belum memenuhi kriteria rumah layak huni.

Untuk backlog kepemilikan atau backlog 1, BPS mencatat perkembangan positif. Persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri turun dari 13% pada Maret 2025 menjadi 12,39% pada Maret 2026.

Secara jumlah, backlog 1 pada 2026 tercatat sekitar 9,29 juta rumah tangga, turun sekitar 350 ribu rumah tangga dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut terjadi di seluruh provinsi. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan akses kepemilikan rumah seiring berbagai kebijakan pemerintah dalam memperluas penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Namun, persoalan perumahan tidak berhenti pada kepemilikan. Kualitas hunian juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Rumah Layak Huni Terus Meningkat

BPS mencatat backlog kelayakhunian atau backlog 2 pada semester I 2026 berada di angka 24,03%. Hampir seluruh provinsi mengalami penurunan backlog kelayakhunian.

Perbaikan tersebut berjalan seiring dengan meningkatnya persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni. Pada 2026, persentasenya mencapai 70,30%, meningkat dari 68,40% pada 2025.

Dalam menentukan kriteria rumah layak huni, BPS menggunakan empat komponen utama, yakni ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses sanitasi layak, serta akses listrik. Dari sejumlah komponen tersebut, akses terhadap sanitasi masih menjadi salah satu aspek yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan publikasi ini diterbitkan untuk menyediakan basis data yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan perumahan.

“Terima kasih kepada Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri yang selalu menggunakan data BPS sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Publikasi Statistik Perumahan ini untuk pertama kalinya diterbitkan dan ke depan akan kami publikasikan secara reguler,” ujar Amalia.

Bedah Rumah dan Pembiayaan Terus Berjalan

Publikasi Statistik Perumahan 2026 juga mencatat berbagai program yang berkontribusi terhadap penyediaan dan peningkatan kualitas hunian.

Pada semester I 2026, Program Bedah Rumah mencapai 88.635 unit. Dukungan terhadap sektor perumahan juga dilakukan melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, program pemerintah daerah, pembiayaan perumahan, serta kontribusi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Dari sisi pembiayaan, realisasi FLPP mencapai 91.531 unit hingga semester I 2026. Sementara Kredit Program Perumahan telah mencapai 95.878 debitur dengan nilai pembiayaan sekitar Rp20,58 triliun.

Pemerintah daerah turut mengambil bagian dalam penyediaan hunian. Dukungan program perumahan melalui APBD provinsi mencapai 4.014 unit pada semester I 2026, sementara dukungan APBD kabupaten/kota juga terus berkembang.

Di sisi perizinan, pemerintah daerah memberikan dukungan melalui pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan. Hingga semester I 2026, fasilitas tersebut telah mencapai 101.201 unit.

Data Jadi Alat Ukur Kinerja Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai keberadaan data perumahan yang mencakup seluruh daerah akan membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar.

“Dengan adanya data ini, kita bisa melihat daerah mana yang perlu di-push. Saya senang karena sekarang ada angka yang terukur. Backlog kepemilikan berkurang, backlog kelayakhunian juga berkurang, sehingga kinerja di sektor perumahan dapat terlihat secara lebih terukur,” ujar Tito.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi BPS yang menerbitkan Statistik Perumahan untuk pertama kalinya. Menurutnya, data tersebut penting untuk memberikan ukuran yang objektif terhadap perkembangan sektor perumahan sekaligus menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“BPS ini adalah wasit dari kinerja kita. Harus adil dan punya indikator yang terukur. Saya percaya BPS punya metodologi yang benar dan integritas yang benar. Pesan saya kepada BPS, teruslah sampaikan yang benar, bukan yang enak didengar,” kata Maruarar.

Ia menegaskan bahwa capaian sektor perumahan merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, bukan hanya satu kementerian atau lembaga.

“Tidak ada Superman, yang ada Superteam. Data yang dibagikan hari ini merupakan hasil kerja kita bersama. Ada bantuan dari banyak pihak, dari BPHTB dan PBG gratis dari pemerintah daerah, KPP, GWM Bank Indonesia, dan berbagai program lainnya. Jadi ini bukan pekerjaan satu kementerian saja,” ujarnya.

Dengan diterbitkannya Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, pemerintah memiliki basis data yang lebih komprehensif untuk melihat persoalan perumahan dari dua sisi sekaligus: akses terhadap kepemilikan rumah dan kualitas kelayakhunian.

Data tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, perbankan, dan masyarakat dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat