ATR/BPN: Sertifikasi Lahan Hibah Meikarta Hampir Tuntas

Sertifikasi Lahan Hibah Meikarta Hampir Tuntas, Siap Dukung Program Perumahan Pemerintah

JAKARTA, JPI – Proses sertifikasi lahan hibah seluas 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, dari PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) kepada pemerintah memasuki tahap akhir. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan seluruh proses administrasi pertanahan di internal kementerian telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian proses peralihan hak antara pihak Lippo dan pemerintah.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, dari sisi administrasi pertanahan tidak lagi terdapat kendala berarti. Saat ini, penyelesaian proses hibah hanya menunggu penandatanganan dokumen peralihan hak antara PT Lippo Karawaci dan Kementerian Keuangan.

"Di tingkat ATR/BPN seluruh proses sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu penyelesaian peralihan hak antara pihak Lippo dengan Kementerian Keuangan. Informasinya proses tersebut ditargetkan selesai dalam waktu dekat," ujar Nusron.

Setelah dokumen peralihan hak ditandatangani, ATR/BPN akan segera memproses perubahan nama sertifikat menjadi atas nama pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

"Begitu proses hibah selesai, kami tinggal melakukan balik nama sertifikat. Karena aset tersebut menjadi milik pemerintah, proses administrasinya relatif cepat," jelasnya.

Dukung Program Perumahan Nasional

Lahan hibah tersebut diproyeksikan menjadi salah satu aset strategis pemerintah untuk mendukung pengembangan kawasan perumahan dalam Program Tiga Juta Rumah. Sebelumnya, pemerintah menyatakan aset tersebut akan dimanfaatkan melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Danantara untuk pembangunan kawasan hunian.

Pendiri Lippo Group, Mochtar Riady, sebelumnya menjelaskan bahwa keputusan menghibahkan lahan tersebut merupakan bentuk dukungan dunia usaha terhadap percepatan pembangunan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurutnya, sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap perekonomian nasional karena mampu menggerakkan ratusan industri pendukung.

"Pembangunan perumahan bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga menggerakkan sekitar 174 sektor industri lainnya. Karena itu, sektor ini layak menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Mochtar juga mengungkapkan bahwa inisiatif hibah lahan tersebut berawal dari gagasan CEO Lippo Group, James Riady, sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Percepat Optimalisasi Aset Negara

Penyelesaian proses sertifikasi dinilai menjadi tahapan penting sebelum lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan status kepemilikan yang telah beralih kepada pemerintah, proses perencanaan pembangunan hingga penugasan kepada badan pelaksana diharapkan dapat segera dilakukan.

Pemanfaatan lahan hibah Meikarta menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan aset negara untuk memperluas penyediaan hunian, sekaligus mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Pemerintah berharap kolaborasi dengan sektor swasta seperti ini dapat menjadi model kemitraan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan, sehingga kebutuhan hunian masyarakat dapat dipenuhi secara lebih cepat dan berkelanjutan.