SRIDEPPI: Realisasi FLPP 2026 Terancam Turun

Kawasan Perumahan Bersubsidi

JAKARTA, JPI -— Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi, mengingatkan bahwa tingkat realisasi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun 2026 berpotensi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan kombinasi persoalan pasokan (supply), permintaan (demand), hingga ketidakpastian regulasi yang semakin menekan sektor perumahan subsidi.

Mengacu pada data SIKUMBANG yang dirilis BP Tapera, pasokan rumah subsidi yang terdaftar mengalami penurunan tajam dari 364.198 unit pada 2024 menjadi 317.491 unit pada 2025, atau turun 12,8 persen. Bahkan pada Semester I 2025, penurunan mencapai 20,1 persen, mencerminkan penyusutan stok yang cukup serius.

Risma menjelaskan, realisasi FLPP 2025 sudah terbantu oleh stok siap huni (ready stock) tahun 2024 yang tidak terserap akibat kuota habis.

"Tahun depan akan berbeda. Ready stock kita lebih sedikit karena sebagian besar sudah terserap tahun 2025. Awal 2026 kemungkinan akan kehabisan stok lebih cepat,” ujarnya.

Permintaan Tertahan oleh SLIK dan RPC

Dari sisi demand, tekanan terhadap calon debitur juga meningkat. Menurut Risma, persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan pengetatan Rasio Pembiayaan Konsumen (RPC) semakin mempersempit akses KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Masalah SLIK makin parah. Keterlambatan pembayaran paylater bernilai kecil membuat banyak konsumen tersaring, padahal mereka layak dan mampu. Ini memukul realisasi KPR tahun depan,” katanya.

Supply Terdistorsi: LSD, LP2B, dan Ambiguitas LBS–RDTR

Selain itu, pasokan rumah subsidi juga terhambat oleh ketidakselarasan aturan tata ruang. Risma menyebut adanya tumpang tindih antara Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan peta Lahan Berkelanjutan Sektoral (LBS) dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Banyak lahan legal dan bankable tidak bisa dieksekusi karena statusnya ambigu. Ini membuat land bank tidak bisa berjalan. Developer sudah investasi, tapi lahan tak bisa diproses,” jelasnya.

Perizinan Terhenti di Jawa Barat

Risma juga menyoroti terhentinya sejumlah perizinan dan aktivitas galian C di beberapa wilayah Jawa Barat, provinsi yang selama ini menjadi penyumbang realisasi KPR subsidi terbesar di Indonesia.

“Jabar adalah mesin utama realisasi FLPP nasional. Ketika perizinan macet, maka otomatis realisasi nasional akan terpukul,” tegasnya.

“Banyak Developer Akan Kolaps”

Menurutnya, situasi ini mengancam kesehatan keuangan developer perumahan subsidi. Ketidakpastian aturan membuat arus kas mereka rentan kolaps.

“Banyak developer akan tumbang tahun depan jika kepastian aturan, kepastian investasi, dan kepastian hukum tidak segera dibenahi. Ada proyek yang sudah dibiayai bank, tapi tidak bisa berjalan karena regulasi berubah di tengah jalan,” kata Risma.

Kementerian PKP Dinilai Minim Inovasi

Risma menilai ekosistem perumahan membutuhkan penguatan kebijakan yang nyata, bukan sekadar seremoni. Ia menilai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu melakukan evaluasi menyeluruh.

“Sejauh ini Kementerian PKP belum melahirkan inovasi yang memperkuat ekosistem perumahan rakyat. Terlalu banyak kegiatan formal yang tidak menghasilkan output kebijakan. Sementara masalah di lapangan makin kompleks,” ujarnya.

Tetap Semangat, Tantangan Akan Lebih Terjal

Meski kondisi 2026 diproyeksikan penuh tekanan, Risma memberi semangat kepada seluruh pejuang perumahan subsidi.

“Keep spirit buat pejuang FLPP. Tantangan ke depan akan lebih terjal, tapi kita harus tetap fokus memperjuangkan hunian layak dan terjangkau bagi rakyat,” tutupnya.