Realisasi Anggaran Kementerian PKP Tembus 77,65 Persen%

JAKARTA,JPI -– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, melaporkan bahwa realisasi anggaran kementeriannya hingga 18 November 2025 telah mencapai 77,65% dari total pagu Rp4,71 triliun. Total anggaran yang sudah terserap mencapai Rp3,66 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas perumahan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (19/11/2025), Ara menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun (rusun), hingga pengadaan rumah khusus (rusus).

“Proyeksi penyerapan pada 28 November 2025 sebesar 85,02%. Kami memantau secara ketat setiap bulan sebagai bagian dari evaluasi serapan,” ujar Ara.

Target Serapan 97% dan Percepatan Proses Tender

Menteri PKP menegaskan bahwa kementeriannya membidik realisasi anggaran dapat mencapai 97% atau Rp4,58 triliun hingga akhir tahun. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian PKP akan mempercepat proses tender terhadap sejumlah proyek yang masih tersisa.

“Kami berusaha agar serapan anggaran bisa mencapai 97% di akhir tahun ini. Ada tender-tender yang harus segera diselesaikan,” tambahnya.

Alokasi Anggaran 2026 Capai Rp10,9 Triliun

Pada 2026, Kementerian PKP memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp10,9 triliun dalam Rancangan APBN. Dari jumlah tersebut, Rp8,9 triliun atau sekitar 81 persen% diarahkan khusus untuk program BSPS, yang merupakan salah satu program inti dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain BSPS, sejumlah program strategis lainnya juga akan dijalankan pada 2026, antara lain:

• Pembangunan rumah susun, dengan anggaran Rp375,32 miliar untuk 796 unit atau 21 tower.

• Pembangunan rumah khusus, sebesar Rp249,43 miliar untuk 654 unit, termasuk penanganan pascabencana dan penyediaan cadangan Panel RISHA.

• Bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), senilai Rp29,08 miliar untuk 2.007 unit di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.

• Penanganan permukiman kumuh & sanitasi, sebesar Rp155,85 miliar untuk target 225 hektare di 15 lokasi serta penyediaan 3.000 unit sanitasi.

• Dukungan manajemen, sebesar Rp981,90 miliar untuk kebutuhan gaji 3.791 pegawai, operasional 60 satker, serta evaluasi kebijakan publik dan program.

Ara menegaskan bahwa seluruh program tersebut dirancang untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan meningkatkan kualitas permukiman di seluruh Indonesia.