Pengembang: Pasokan Rumah Subsidi 2026 Bakal Berkurang. Kenapa?

Kawasan Perumahan Sederhana di Jawa Barat

JAKARTA, JPI - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai target penyaluran rumah subsidi tahun ini berpotensi tidak tercapai akibat tersendatnya penyediaan lahan imbas penerapan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mengatakan kebijakan LSD menjadi tantangan utama bagi pengembang daerah dalam merealisasikan pembangunan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Junaidi, tanpa adanya relaksasi kebijakan LSD dari pemerintah, target penyaluran rumah subsidi FLPP sebanyak 350.000 unit akan sulit direalisasikan. Ia memperkirakan, realisasi suplai maksimal hanya akan berada di kisaran 300.000 unit.

“Selama aturan LSD ini belum ada relaksasi, khususnya bagi pengembang yang sudah mengantongi izin, saya yakin akan sangat berat untuk mencapai target 350.000 unit. Realisasi maksimal mungkin hanya sekitar 300.000 unit,” ujarnya seperto dikutip dari Bisnis.com.

Junaidi menambahkan, dampak kebijakan LSD paling dirasakan oleh pengembang yang tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketidakpastian hukum terhadap lahan yang telah berizin dinilai berisiko menimbulkan kerugian finansial bagi pelaku usaha perumahan rakyat.

Sebagai jalan tengah, Apersi mengusulkan agar pemerintah memberikan pengecualian terhadap penerapan LSD bagi lahan yang proses perizinannya telah berjalan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha pengembang kecil sekaligus memastikan pasokan hunian bagi masyarakat tetap terjaga.

“Seharusnya lahan yang sudah berizin tidak lagi dikenakan LSD. Yang proses perizinannya sudah berjalan sebaiknya dikecualikan, sementara LSD diberlakukan untuk izin baru, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pengusaha,” tegasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui FLPP sebanyak 350.000 unit pada tahun ini. Namun, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan di lapangan, BP Tapera mematok target penyaluran FLPP tahun 2026 sebesar 285.000 unit.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan total kebutuhan anggaran untuk merealisasikan target tersebut mencapai Rp37,1 triliun.

“Target penyaluran FLPP tahun 2026 sebanyak 285.000 unit rumah dengan kebutuhan dana Rp37,1 triliun,” ujarnya saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Adapun anggaran tersebut bersumber dari DIPA sebesar Rp25,1 triliun, pengembalian pokok pembiayaan sebesar Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali, serta saldo awal tahun 2026 senilai Rp1,6 triliun.