Pemerintah Perkuat Kolaborasi Pembiayaan Rumah dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Brebes

Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Wilson Lie Simatupang.

BREBES, JPI - —Pemerintah pusat menggelar dialog bersama masyarakat melalui kegiatan sosialisasi bertajuk Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Balai Desa Kaliwlingi, Brebes, Sabtu (9/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, serta Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya.

Turut hadir pula jajaran BP Tapera, di antaranya Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi selaku Plt Komisioner Wilson Lie Simatupang dan Plt Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital Alfian Arif. Dari unsur mitra pembiayaan, hadir pula perwakilan PT Sarana Multigriya Finansial serta PT Permodalan Nasional Madani.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Brebes sebagai wilayah perbatasan Jawa Tengah memiliki peran strategis sehingga kesejahteraan masyarakat, termasuk akses terhadap hunian layak, perlu menjadi perhatian bersama.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan melalui kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

“Tahun 2026 Jawa Tengah menargetkan swasembada pangan, sehingga perlindungan lahan pertanian menjadi perhatian penting. Karena itu diperlukan keamanan wilayah dan kolaborasi semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung sektor perumahan rakyat. Ara juga mendorong adanya inovasi kebijakan, termasuk penyempurnaan regulasi terkait pembangunan rumah susun.

Menurutnya, pemerintah saat ini terus melakukan berbagai terobosan agar masyarakat semakin mudah memperoleh akses pembiayaan rumah.

“Kita ingin mempermudah, mempercepat proses, serta menurunkan bunga dan biaya agar masyarakat tidak terbebani,” kata Menteri PKP.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah melalui BP Tapera menyatakan kesiapan untuk mengalokasikan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 50.000 unit rumah.

Plt Komisioner BP Tapera Wilson Lie Simatupang mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran FLPP di Jawa Tengah hingga 9 Mei 2026 telah mencapai 4.919 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp586,96 miliar.

Sementara khusus di Kabupaten Brebes, realisasi FLPP tercatat sebanyak 427 unit rumah dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp51,21 miliar.

Program kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan berbagai sektor usaha dan pembiayaan.