Pemerintah Percepat Pembangunan 2.600 Hunian Tetap bagi Korban Bencana di Sumatra

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berfoto bersama warga usai melakukan groundbreaking pembangunan hunian tetap bagi korban banjir dan longsor, di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Minggu (21/12/2025). Dok. PKP

JAKARTA,JPI - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saat ini tengah mengakselerasi pembangunan 2.600 unit huntap yang diperuntukkan bagi korban bencana alam di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa percepatan tersebut menjadi fokus utama pemerintah pusat guna memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, dan berkelanjutan. “Kami memimpin rapat percepatan pembangunan 2.600 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara,” ujar Ara, sapaan akrabnya, dikutip dari akun Instagram resminya, Jumat (26/12/2025).

Dalam keterangannya, Ara menekankan bahwa pembangunan hunian tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga mengedepankan skema kolaborasi lintas pihak. Pemerintah menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai mitra dalam semangat gotong royong untuk memastikan target pembangunan dapat terealisasi tepat waktu.

Dari sisi teknis, Menteri PKP menginstruksikan agar penentuan lokasi huntap dilakukan melalui studi kelayakan yang komprehensif. Aspek mitigasi risiko bencana menjadi perhatian utama, sehingga hunian yang dibangun tidak berada di kawasan rawan banjir, longsor, maupun potensi bencana susulan lainnya.

Selain faktor keamanan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada aspek legalitas lahan dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah memastikan lahan pembangunan berstatus clean and clear secara hukum, tidak bermasalah, serta terintegrasi dengan akses fasilitas umum agar mendukung aktivitas dan produktivitas warga.

“Kecepatan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan hunian gotong royong ini dapat segera diwujudkan. Lokasi harus dipersiapkan dengan matang, aman dari risiko bencana, tidak merusak lingkungan, dan jelas secara hukum,” tegas Ara.

Berdasarkan data Kementerian PKP, total rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai 139.485 unit. Jumlah tersebut mencakup kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah yang hanyut.

Ara menjelaskan, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi, dengan total 100.569 unit rumah terdampak. Rinciannya, 38.553 unit rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat, dan 4.295 unit rumah hanyut. Di Sumatra Utara, tercatat 29.766 unit rumah terdampak, terdiri atas 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat, dan 1.135 unit hanyut. Sementara itu, di Sumatra Barat terdapat 9.150 unit rumah terdampak, dengan rincian 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat, dan 765 unit rumah hanyut.

Data tersebut, menurut Ara, menjadi dasar pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan hunian tetap sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana dan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat terdampak.