Menteri PKP Tinjau Rumah Subsidi di NTB, Dorong KUR Perumahan Perkuat UMKM

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Polynesia di Lombok Barat, Selasa (19/5/2026)

LOMBOK BARAT, JPI - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Polynesia di Lombok Barat, Selasa (19/5/2026), untuk meninjau langsung pelaksanaan program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kunjungan tersebut turut dihadiri Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penyaluran pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam kesempatan itu, Menteri PKP menegaskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan tidak hanya membantu sektor perumahan, tetapi juga memberi dampak besar terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pendukung pembangunan hunian.

Menurut Maruarar Sirait, pelaku UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta dapat memperoleh akses pembiayaan tanpa agunan dengan bunga ringan sebesar 0,5 persen. Sementara itu, kontraktor maupun pemilik toko bangunan juga berpeluang mendapatkan pembiayaan hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga 5 persen dari pemerintah.

“Program ini bukan hanya mendukung pembangunan rumah, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha masyarakat dan membuka peluang ekonomi baru,” ujar Ara.

Dalam agenda tersebut, Menteri PKP turut mengunjungi salah satu penerima rumah subsidi FLPP bernama Idayani, seorang ibu tunggal yang menjalankan usaha laundry sambil membesarkan empat anaknya.

Di tengah keterbatasan ekonomi, Idayani tetap mampu menjalankan usaha sekaligus mencicil rumah subsidi yang diperoleh melalui bank penyalur BSN. Kisah tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana program FLPP dapat membuka kesempatan masyarakat kecil untuk memiliki hunian layak.

Menteri PKP mengapresiasi semangat kerja keras dan keteguhan para penerima manfaat FLPP yang terus berjuang meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

Dalam kunjungan itu, Ara juga bertemu dengan salah satu banker dari BSN yang memberikan pembiayaan rumah subsidi kepada seorang single parent dengan satu sumber penghasilan. Keputusan pembiayaan tersebut diambil berdasarkan penilaian terhadap motivasi kerja, kedisiplinan usaha, dan komitmen nasabah untuk membangun masa depan keluarganya.

Sementara itu, Deputi Komisioner BP Tapera Sid Herdi Kusuma mengungkapkan bahwa penyaluran FLPP di Nusa Tenggara Barat hingga 18 Mei 2026 telah mencapai 780 unit rumah.

Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar berasal dari anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) sebanyak 525 unit rumah, diikuti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) sebanyak 197 unit. Selebihnya berasal dari Apernas Jaya sebanyak 29 unit, Perumnas sebanyak 13 unit, Himperra 15 unit, dan Apernas 1 unit rumah.

Secara nasional, realisasi FLPP hingga 18 Mei 2026 tercatat mencapai 58.030 unit rumah dengan nilai penyaluran sebesar Rp7,21 triliun.

“NTB saat ini berada di posisi ke-17 nasional dalam realisasi penyaluran FLPP,” ujar Sid Herdi Kusuma.