Dongkrak Daya Beli MBR, Ini Rencana Pemerintah

Kawasan Perumahan Sederhana

JAKARTA,JPI - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menyiapkan skema baru pembiayaan rumah subsidi dengan memperpanjang tenor cicilan hingga 30 tahun. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan keterjangkauan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mendorong penjualan rumah susun (rusun) subsidi yang selama ini berjalan lambat.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, desain tenor kredit yang lebih panjang diharapkan dapat menurunkan besaran cicilan bulanan sehingga lebih terjangkau bagi MBR.

“Bagaimana kebijakan ini juga harus mendorong daya beli. Salah satunya dengan desain cicilan sampai 30 tahun, supaya jangka waktunya panjang dan cicilannya bisa lebih rendah,” ujar Ara saat ditemui di kawasan Meikarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Ara, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan berbagai kebijakan perumahan benar-benar berpihak pada masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau.

Penjualan Rusun Subsidi Dinilai Masih Minim

Ara menilai regulasi yang ada saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh karena belum mampu mendorong penyerapan hunian vertikal secara optimal.

Berdasarkan data yang dihimpun kementerian, penjualan rusun subsidi dalam lima tahun terakhir hanya mencapai sekitar 140 unit, angka yang dinilai sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan hunian di perkotaan.

“Dalam lima tahun terakhir penjualan rumah susun subsidi hanya 140 unit. Artinya aturan yang ada harus diperbaiki,” tegas Ara.

Data BP Tapera: Rusun Subsidi Masih Tertinggal

Temuan tersebut juga sejalan dengan catatan dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa sejak program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diluncurkan pada 2011 hingga 2025, pembiayaan rusun subsidi baru mencapai 638 unit.

Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan realisasi pembiayaan rumah tapak melalui skema yang sama yang telah menembus lebih dari 1 juta unit dalam periode tersebut.

Heru menjelaskan, rendahnya penetrasi hunian vertikal dipengaruhi sejumlah faktor utama. Salah satunya adalah faktor psikologis masyarakat, di mana sebagian besar MBR masih lebih memilih rumah tapak meskipun lokasinya jauh dari pusat kota.

“Banyak masyarakat yang tetap memilih rumah tapak meskipun lokasinya jauh dari pusat kota dibandingkan harus tinggal di hunian vertikal,” jelasnya.

Pengembang Kurang Tertarik

Selain faktor permintaan, masalah juga muncul dari sisi pasokan. Minat pengembang untuk membangun rusun subsidi dinilai masih rendah karena harga jual yang ditetapkan pemerintah dianggap kurang menarik secara bisnis.

Kenaikan harga lahan di kawasan perkotaan serta meningkatnya biaya konstruksi membuat margin pengembang semakin tertekan. Kondisi ini menyebabkan banyak pengembang lebih memilih fokus pada proyek rumah tapak subsidi dibandingkan hunian vertikal.

Dengan rencana perpanjangan tenor kredit hingga 30 tahun dan evaluasi terhadap skema pembiayaan, pemerintah berharap pembangunan rusun subsidi dapat menjadi solusi yang lebih realistis dalam mengatasi keterbatasan lahan perkotaan sekaligus mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.