BTN Kokoh sebagai Penyalur KPR Sejahtera FLPP Terbesar Nasional 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada BTN atas konsistensinya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

JAKARTA, JPI - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menegaskan posisinya sebagai motor utama pembiayaan perumahan rakyat. Hingga 22 Desember 2025, BTN tercatat sebagai penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BTN telah merealisasikan penyaluran sebanyak 128.608 unit rumah subsidi atau setara 46,7 persen dari total penyaluran nasional yang mencapai 270.985 unit. Capaian tersebut disampaikan BP Tapera dalam paparan resmi di Jakarta, Selasa (23/12).

Dominasi BTN terlihat jelas di antara 39 bank penyalur KPR Sejahtera FLPP. Penyaluran tersebut melibatkan 8.058 pengembang yang mengembangkan 13.118 kawasan perumahan di 33 provinsi serta menjangkau 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kontribusi signifikan juga datang dari anak usaha BTN, PT Bank Syariah Nasional (BSN). Saat masih beroperasi sebagai Unit Usaha Syariah (BTN Syariah), BSN mencatat realisasi penyaluran sebesar 59.463 unit rumah, menjadikannya penyalur terbesar kedua secara nasional. Dengan demikian, total penyaluran KPR Sejahtera FLPP oleh BTN Group mencapai 188.071 unit hingga akhir Desember 2025.

Atas kinerja tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada BTN atas konsistensinya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia juga mengapresiasi optimisme BTN dalam menyongsong target nasional penyaluran 350.000 unit rumah subsidi pada tahun 2026.

“Terima kasih atas dukungan seluruh jajaran perbankan. Kita berharap kolaborasi ini semakin kuat karena perbankan merupakan bagian penting dari ekosistem perumahan rakyat,” ujar Menteri PKP dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran KPR Sejahtera FLPP Tahun 2026 bersama 43 bank penyalur di Kantor BP Tapera, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, BTN tercatat sebagai salah satu dari 10 bank dengan realisasi penyaluran FLPP tertinggi yang menandatangani perjanjian kerja sama untuk tahun 2026. Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menegaskan komitmen perseroan untuk terus mengoptimalkan penyaluran KPR FLPP sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

“BTN tetap menjadi bank penyalur KPR Subsidi terbesar secara nasional. Saat ini, portofolio KPR Subsidi menyumbang sekitar 64 persen dari total portofolio KPR BTN. Sepanjang 2025, pertumbuhannya relatif stabil dan kami melihat potensi peningkatan permintaan pada 2026 seiring kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi MBR,” kata Hirwandi.

Ia menambahkan, meskipun 2025 dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari cuaca ekstrem yang berdampak pada pembangunan hingga kendala perizinan di lapangan, BTN tetap mampu menjaga kinerja penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara konsisten.

“Permintaan KPR FLPP terus meningkat dan BTN siap menyalurkan sesuai pipeline yang tersedia. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah serta mitra pengembang agar penyaluran di 2026 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Memasuki 2026, BTN juga akan memperkuat fungsi intermediasi, termasuk melalui pendekatan yang lebih proaktif dalam menjaring calon debitur potensial. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperluas kerja sama dengan institusi dan korporasi besar yang memiliki basis karyawan dalam jumlah signifikan melalui anak usaha maupun perusahaan terafiliasi.

“Banyak institusi dan korporasi dengan ribuan hingga puluhan ribu karyawan. Jika BTN menjadi bank utama mereka, maka potensi karyawan untuk mengakses KPR Subsidi akan sangat besar,” jelas Hirwandi.

Sejalan dengan itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa penyaluran KPR Sejahtera FLPP pada 2026 akan dimulai lebih awal, yakni sejak awal Januari. “Ini pertama kalinya pencairan FLPP bisa dilakukan sejak awal Januari. Kami berharap para pengembang dapat langsung melanjutkan proyek yang masih dalam tahap penyelesaian,” pungkasnya.