BP Tapera Kawal Kualitas Rumah Subsidi, Penyaluran FLPP Tembus 93 Ribu Unit

BP Tapera dan Menteri PKP Pastikan Rumah Subsidi FLPP Tepat Sasaran Lewat Monitoring Keterhunian

KABUPATEN MALANG, JPI – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) keterhunian rumah subsidi yang dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Perumahan Lawang Park Residence 2, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (1/7/2026).

Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Malang M. Sanusi, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta perwakilan pengembang.

Monitoring dilakukan untuk memastikan rumah subsidi yang dibiayai melalui FLPP benar-benar dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima manfaat. Selain mengevaluasi tingkat keterhunian, pemerintah juga menilai kualitas bangunan, kondisi lingkungan, hingga keberlanjutan pemanfaatan rumah subsidi.

Dalam kesempatan itu, Menteri PKP bersama Komisioner BP Tapera mengunjungi rumah milik Yeni Puji Astuti, pelaku usaha mikro yang sehari-hari berjualan pisang molen di Pasar Lawang dan merupakan salah satu penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP. Selain melihat kondisi fisik rumah, rombongan juga berdialog langsung mengenai proses pengajuan kredit hingga manfaat yang dirasakan setelah memiliki rumah sendiri.

Usai melakukan peninjauan, Maruarar Sirait memberikan apresiasi terhadap kualitas pembangunan rumah subsidi di kawasan tersebut.

Menurutnya, kondisi bangunan, ketersediaan air bersih, serta lingkungan yang bebas banjir menunjukkan kualitas hunian yang layak bagi masyarakat.

"Kualitas rumah subsidi harus terus dijaga sehingga masyarakat benar-benar memperoleh hunian yang nyaman, aman, dan layak huni," ujar Maruarar.

Sementara itu, Yeni mengaku Program KPR Sejahtera FLPP telah membantunya mewujudkan impian memiliki rumah pertama dengan skema pembiayaan yang terjangkau.

Ia menjelaskan, informasi mengenai rumah subsidi diperoleh melalui media sosial. Setelah melakukan survei lokasi, proses pengajuan KPR hingga akad kredit berlangsung kurang dari dua bulan.

Dengan uang muka sekitar Rp1,6 juta dan cicilan tetap sekitar Rp1 juta per bulan selama 20 tahun, Yeni berhasil memiliki rumah senilai Rp166 juta.

"Alhamdulillah prosesnya cepat dan cicilannya masih sesuai kemampuan kami. Program ini sangat membantu keluarga kami untuk memiliki rumah sendiri," katanya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan kegiatan monitoring menjadi bagian penting dalam memastikan penyaluran FLPP tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Menurut Heru, BP Tapera memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memastikan rumah subsidi benar-benar dihuni oleh penerima manfaat serta memiliki kualitas yang sesuai standar.

"Melalui monitoring bersama Kementerian PKP, pemerintah daerah, bank penyalur, dan pengembang, kami ingin memastikan Program FLPP tetap berkualitas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Heru.

Hingga 1 Juli 2026, penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun. Program tersebut didukung oleh 36 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, 10.902 pengembang, serta 9.358 proyek perumahan yang tersebar di 35 provinsi dan 377 kabupaten/kota.

Khusus di Jawa Timur, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 24.763 unit rumah dengan total pembiayaan sekitar Rp2,9 triliun. Penyaluran tersebut melibatkan 9 bank penyalur, 13 asosiasi pengembang, 1.104 pengembang, dan 1.178 kawasan perumahan. Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Kediri menjadi tiga daerah dengan realisasi penyaluran FLPP terbesar di provinsi tersebut.

Heru menegaskan, BP Tapera akan terus memperkuat pengawasan serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kualitas pelaksanaan Program FLPP. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan setiap rumah subsidi benar-benar menjadi hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung target pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah di Indonesia.